THR Presiden

Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Minggu siang hingga sore, 2 Mei 2021 dimulai dengan berapa besaran THR dan Gaji ke-13 yang diterima Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kemudian informasi tentang ada tidaknya permohonan dari perusahaan swasta untuk menunda pembayaran THR Idul Fitri 1442 Hijriah. Serta berita tentang situasi di Hari Buruh International atau May Day bahwa di Tanah Air tercatat sebanyak 29,2 juta penduduk usia kerja terdampak pandemi hingga akhir tahun 2020. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita di atas Jokowi dan Ma'ruf Terima THR 2021 dan Gaji ke-13, Berapa Besarnya? Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ikut kebagian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 pada lebaran 2021 ini. "Sebesar gaji pokok dan tunjangan melekat," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Kamis, 29 April 2021. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.05/2021. Lebih lengkap, komponen THR dan gaji ke-13 yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, serta tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya. Kebijakan ini pun berbeda dengan tahun 2020, di mana saat itu Jokowi dan Ma'ruf serta pejabat negara lainnya tidak mendapatkan jatah THR dan Gaji ke-13. Lalu berapa THR dan gaji ke-13 yang kemungkinan bisa diterima Jokowi? Adapun bila dilihat dari ketentuan soal gaji presiden tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administrasi Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 2 menyebutkan gaji pokok presiden adalah 6 kali (dari gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden). Sementara, wakil presiden 4 kali. Sementara, gaji pokok tertinggi pejabat negara tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara. Gaji pokok terbesar diterima oleh Ketua MPR, DPR, hingga Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Larangan mudik masih berlanjut

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo tak henti-hentinya mengingatkan masyarakat soal larangan mudik Lebaran 2021. Pada Sabtu, 1 Mei 2021, Doni bahkan meninjau lokasi pos penyekatan di Gerbang Tol (GT) Palimanan untuk memantau warga yang mudik. Dia meminta petugas menjaga ketat setiap kendaraan yang lewat. Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo memuji hasil jerih payah Pemprov Sulawesi Barat yang dinilai mampu menekan angka kasus COVID-19 saat memberikan arahan di Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (31/3/2021). (Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB) Liputan6.com, Jakarta - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo tak henti-hentinya mengingatkan masyarakat soal larangan mudik Lebaran 2021. Pada Sabtu, 1 Mei 2021, Doni bahkan meninjau lokasi pos penyekatan di Gerbang Tol (GT) Palimanan untuk memantau warga yang mudik. Dia meminta petugas menjaga ketat setiap kendaraan yang lewat. Dia menegaskan, adanya pengetatan mudik Lebaran 2021 ini guna mencegah penularan virus Corona yang menyebabkan Covid-19 di Indonesia. "Tolong dijaga tren baik yang sudah ada dalam menangani pandemi," ucap Doni Berikut sejumlah pernyataan terkini Satgas Penanganan Covid-19 terkait larangan mudik Lebaran 2021 dihimpun Liputan6.com

Covid-19 di India kian Parah, India kekurangan Vaksin

NEW DELHI, Beberapa negara bagian di India melaporkan kehabisan vaksin Covid-19, saat regulasi menyatakan semua orang dewasa di sana boleh divaksinasi. India sebelumnya mengkhususkan vaksin virus corona bagi pekerja garis depan dan orang-orang berusia 45 tahun ke atas. Namun, gelombang kedua Covid-19 India yang sangat parah membuat "Negeri Bollywood" kekurangan oksigen medis dan ranjang rumah sakit. Baca juga: India Catat 3.689 Kematian dalam 24 Jam, Angka Tertinggi Sejak Pandemi Dimulai BBC pada Sabtu (1/5/2021) melaporkan, sekitar 150 juta dosis vaksin corona telah diberikan di India, atau setara 11,5 persen dari 1,3 miliar penduduknya. Akan tetapi walau India sendiri adalah produsen vaksin terbesar di dunia, mereka mengalami kekurangan stok di dalam negeri dan kini menghentikan sementara ekspor vaksin AstraZeneca agar kebutuhan domestik terpenuhi. Lebih dari 13 juta orang berusia 18-45 tahun mendaftar untuk mendapatkan vaksin, tetapi negara-negara bagian termasuk Madhya Pradesh dan Maharashtra yang terdampak paling parah mengatakan mereka kehabisan stok. Alhasil, rencana vaksinasi kelompok usia ini yang sedianya dilakukan pada 1 Mei harus diundur. Baca juga: 4 Hoaks Pengobatan Covid-19 di India dan Fakta Sebenarnya Sementara itu Kepala Menteri Delhi Arvind Kejriwal meminta warganya tidak mengantre vaksin dulu, karena ibu kota India tersebut belum menerima barangnya. "Begitu vaksin tiba kami akan memberitahu Anda, lalu Anda bisa datang untuk disuntik." "Kami mengimbau Anda untuk tidak memadati pusat vaksin dalam beberapa hari ke depan," katanya dikutip dari BBC seraya menambahkan lockdown di ibu kita akan diperpanjang seminggu. Para pakar percaya India harus meningkatkan vaksinasi di daerah-daerah dengan penularan tinggi, dan di lima negara bagian tempat pemilu diadakan. Bhramar Mukherjee ahli biostatistik di Universitas Michigan mengatakan kepada BBC, India perlu menyuntikkan 10 juta vaksin virus corona setiap hari dan tak bisa berpuas diri dengan kecepatan 3 juta dosis per hari seperti sekarang. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "India Kehabisan Vaksin, Krisis Covid-19 Makin Parah", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/global/read/2021/05/02/203728570/india-kehabisan-vaksin-krisis-covid-19-makin-parah. Penulis : Aditya Jaya Iswara